Wednesday 6 June 2018

Materi mengenai Bimtek atau Diklat Keuangan Daerah

Silahkan kunjungi Materi – Materi mengenai Bimtek atau Diklat Keuangan Daerah dibawah ini.

    Implementasi Transaksi Non-tunai Pada Pemerintah Daerah
    Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Sistem Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    Bimtek Pedoman Penyusunan APBD
    Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja

Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019

Dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah
    Bimtek Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan. Dinas Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
    Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran,PPTK, PPK & Bendahara Sebagai Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Baca juga : Bimtekkeuangan.info – Penyelenggara Bimtek dan Diklat Terbaik

1 comment:

  1. Numpang koment mbah.. klo tdk suka dihapus aja mbah

    Portal blog pribadi salah satunya adalah wasimaf.wordpress.com yang menyajikan konten pendidikan, kesehatan, bisnis dan blogger untuk pemirsa yang menyukai dan setia membaca karya wasimaf sepanjang waktu. Wasimaf hadir dengan tampil beda dengn yang lain dengan menggunakan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh anak muda maupun orang tua sekalipun.

    Diantara konten wasimaf adalah tentang bimtek yang barupa keuangan daerah mengatur langkah-langkah dan prosedur untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah yang baik. Untuk SKPD / OPD, implementasi aktual dari sistem dan prosedur baik untuk daerah masing-masing Seperti Sistem dan Prosedur Penerimaan, Biaya dan Prosedur dan Sistem dan Prosedur Akuntansi Info bimtek pusdiklat pemendagri keuangan pemerintah daerah. Konsekuensi dari penerbitan Permendagri 64/2013 adalah komitmen pemerintah daerah untuk mengatur kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah.

    Penentuan Perkada paling lambat 31 Mei 2019 dan harus dikontrol dengan baik oleh fungsi akuntansi, terutama di SKPKD dan di SKPD. Selain itu peraturan "Info bimtek pusdiklat pemendagri" juga dikelola oleh pihak lain sebagai perencana dan tim anggaran daerah. Tidak sedikit inspeksi yang melakukan fungsi pengawasan wajib diketahui untuk melakukan tugas meninjau laporan akuntansi regional.

    ReplyDelete